11 Desember 2024

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyelenggarakan peluncuran buku Konsep, Implementasi, dan Dampak JKN Perjalanan Satu Dekade pada Rabu (11/12/2024).

Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp.THT-KL(K), M.ARS. Perjalanan BPJS Kesehatan selama 1 dekade penuh dengan tantangan dan lika-liku. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dampak penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) luar biasa. Seluruh masyarakat Indonesia mendapat hak yang sama terhadap pelayanan kesehatan. Namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata. 70% lebih faskes terdistribusi di Jawa, sementara di Indonesia bagian timur masih terbatas. Tantangan lainnya adalah pemahaman tenaga kesehatan masih ada yang belum sejalan dengan konsep JKN dan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan. Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan beberapa peraturan turunan dari UU Kesehatan untuk mendukung JKN.

Sambutan selanjutnya dari Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK selaku Direktur Utama BPJS Kesehatan. Buku ini hadir untuk memberikan gambaran perjalanan JKN selama satu dekade. Buku ini tidak hanya menyajikan sejarah JKN, melainkan juga filosofi jaminan sosial, capaian kepesertaan, penjaminan layanan kesehatan, dan sebagainya. Hadirnya program JKN memberikan berbagai dampak konstruktif bagi masyarakat meskipun di awal penyelenggaraan JKN terdapat berbagai tantangan. Hingga saat ini masalah masih ada, namun sudah on the right track. Masalah utama yang dihadapi adalah terkait keuangan dan pemahaman semua pihak. Pemahaman ini terkait dengan tanggung jawab BPJS. BPJS tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap supply side.

Selanjutnya, Muhaimin Iskandar selaku Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI memberikan keynote speech. Capaian Universal Health Coverage (UHC) 98,37% saat ini sudah cukup bagus. Namun ada beberapa masalah yang perlu dihadapi. Kepesertaan yang lebih aktif masih perlu ditingkatkan, pengelolaan dana JKN harus lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi. Muhaimin juga berharap FKRTL dan FKTP harus memenuhi standar sesuai kelasnya, perlu kredensialing dan rekredensialing dengan ketat, dan BPJS terus meningkatkan inovasi pelayanan yang bermutu.

Sesi Talkshow

Kegiatan dilanjutkan dengan talkshow yang menghadirkan 3 narasumber dan 2 penanggap. Narasumber pertama, yakni Mundiharno selaku Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan. Mundiharno menjelaskan bahwa penulisan buku ini bertujuan untuk mendokumentasikan perjalanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama satu dekade. Buku ini juga dimaksudkan sebagai referensi utama bagi berbagai pihak, termasuk mahasiswa, akademisi, dan para pemangku kepentingan. Salah satu alasan pentingnya buku ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang JKN, terutama bagi mereka yang baru mengenal program ini. Selain itu, buku ini menyajikan pembahasan yang komprehensif tentang konsep, implementasi, serta tantangan dan dampak dari JKN. Mundiharno menekankan bahwa referensi tentang JKN masih terbatas, sehingga buku ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Buku ini terdiri dari 37 bab yang terbagi dalam empat bagian, dengan total 755 halaman dengan detail sebagai berikut:

• Konsep dan Latar Belakang JKN: Bagian ini membahas fungsi makro Jaminan Kesehatan sebagai sistem sosial, termasuk konsep gotong royong nasional yang menjadi dasar kebijakan JKN. Selain itu, dijelaskan juga dinamika politik dan perjuangan dalam mewujudkan jaminan sosial di Indonesia, termasuk proses legislasi yang penuh tantangan.
• Implementasi: Membahas perjalanan implementasi JKN, mulai dari penyusunan regulasi hingga pelaksanaan. Bagian ini juga menggambarkan kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak untuk merealisasikan sistem jaminan kesehatan nasional.
• Dampak: Mengulas hasil dan dampak yang dihasilkan dari implementasi JKN, baik bagi masyarakat maupun sistem kesehatan di Indonesia.
• Tantangan ke Depan: Bagian ini membahas proyeksi tantangan yang akan dihadapi JKN dalam 10 tahun mendatang.

Narasumber kedua, yakni Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr.PH, pakar jaminan sosial, menjelaskan bahwa JKN menggabungkan konsep budaya gotong royong dengan kewajiban ilmiah. Gotong royong merupakan nilai budaya di mana masyarakat saling membantu. Namun, dalam konteks JKN, gotong royong yang bersifat sukarela saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kesehatan. Oleh karena itu, partisipasi dalam JKN diwajibkan. Kewajiban ini didasarkan pada fakta bahwa manusia tidak dapat memprediksi kapan mereka akan sakit, sehingga perlindungan kesehatan harus disiapkan sebelumnya. Hasbullah juga menekankan bahwa kesehatan adalah modal dasar manusia untuk bisa hidup produktif, belajar, bekerja, dan beribadah. Dengan adanya JKN, masyarakat tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain yang membutuhkan. Narasumber mengingatkan bahwa JKN bukanlah konsep dagang seperti asuransi komersial, tetapi lebih mirip dengan sedekah sekaligus investasi jangka panjang. Pola pikir masyarakat perlu diubah untuk memahami bahwa semua orang akan membutuhkan layanan kesehatan suatu saat nanti, sehingga keikutsertaan dalam JKN adalah bentuk tanggung jawab bersama.

Dalam menjawab pertanyaan tentang mengapa JKN mencakup Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia tetapi tidak mencakup WNI yang tinggal di luar negeri, Hasbullah menjelaskan bahwa WNA di Indonesia yang tinggal atau bekerja di Indonesia diwajibkan ikut JKN karena jika mereka sakit dan tidak mampu membayar biaya pengobatan, hal itu dapat membebani sistem kesehatan nasional. Dengan bergabung dalam JKN, mereka juga berkontribusi pada sistem gotong royong yang melindungi semua orang. Sedangkan, WNI di luar negeri itu tidak termasuk karena sistem JKN berbasis layanan, bukan berbasis uang tunai. Oleh karena itu, sulit untuk menjamin layanan kesehatan bagi WNI yang berada di luar negeri, mengingat perbedaan sistem kesehatan dan fasilitas di berbagai negara.

Narasumber ketiga adalah Timboel Siregar seorang Praktisi Jaminan Sosial. Menurut Timboel, JKN merupakan produk reformasi yang paling nyata. Ekosistem JKN dipengaruhi oleh berbagai sektor dan telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif, terutama dengan dukungan berbagai regulasi. JKN kini tidak hanya diperuntukkan bagi orang sakit, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang yang sehat. Meski demikian, diperlukan perbaikan di semua stakeholder terkait untuk memperkuat ekosistem JKN. Evaluasi terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 juga perlu dilakukan agar JKN tetap berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Buku ini hadir sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sekaligus mendorong mereka untuk bersuara dalam memperjuangkan hak atas pelayanan kesehatan yang layak.

Penanggap pertama, yakni Chazali Situmorang yang pernah menjabat sebagai Ketua DJSN pertama menyampaikan bahwa dampak pelaksanaan JKN selama 10 tahun ini sudah terlihat. Dampak ini mencakup semua lini dan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Chazali mengamati, kata kunci pelaksanaan JKN selama 1 dekade terletak pada political will. Sepanjang dukungan politik pemerintah tinggi. maka apa yang diperintahkan dalam UU itu dapat diimplementasikan. Proporsi iuran 30-40% dari pemerintah dan 70% dari masyarakat juga menjadi kesempatan yang besar bagi keberlanjutan program ini, tinggal bagaimana menyelesaikan persoalan di masyarakat. Termasuk masalah supply side seperti pemerataan tenaga kesehatan dan faskes. Meskipun beberapa memang bukan ranah BPJS, namun diharapkan UU Kesehatan bisa menjembatani permasalahan supply side.

Penanggap kedua, Nunung Nuryartono yang merupakan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional mengungkapkan bahwa buku ini menarik karena menjelaskan secara komprehensif JKN 1 dekade. Salah satu isu yang disorot adalah ketersediaan big data. Memang tidak mudah untuk mempunyai big data, namun hal tersebut perlu diusahakan. Big data dapat menjadi pedoman untuk pengembangan kebijakan dan program JKN ke depan. Menurut Nunung, sistem juga harus terus disempurnakan untuk memperkuat program JKN.

Sebagai penutup, masing-masing narasumber memberikan closing statement. Hasbullah mengajak semua pihak untuk berusaha bersama menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama terkait pendanaan. Mundiharno menyampaikan bahwa JKN telah memberikan manfaat yang besar. Semua pihak harus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan harapannya seluruh ekosistem mendukung upaya JKN ini. Terakhir, Timboel mengajak semua pihak untuk terus mendukung program JKN melalui 3 isu utamanya, yakni kepesertaan, layanan, dan pembiayaan. Timboel juga berharap adanya political will untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas layanan kesehatan di daerah.

Dokumentasi kegiatan dapat disimak melalui link berikut Video   buku   

Reporter:
Via Anggraini dan Mashita Inayah (PKMK UGM)

Laporan Penelitian Analisis Implementasi Pelayanan Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas (Fisik dan Sensorik) dalam Mencapai Universal Health Coverage (UHC)

Laporan Penelitian ini merupakan hasil penelitian “Analisis Implementasi Pelayanan Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas (Fisik dan Sensorik) dalam Mencapai Universal Health Coverage (UHC)” yang telah disusun dan dicetak oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Universitas Gadjah Mada, bekerja sama dengan SIGAB dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM, dengan dukungan dari Kemitraan Australia – Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kondisi akses dan pemanfaatan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, serta mendorong perbaikan sistem pelayanan kesehatan yang lebih inklusif di Indonesia.

Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Report (PDF)

Health Systems Global (HSG) adalah sebuah organisasi internasional yang berfokus pada penelitian dan pengembangan sistem kesehatan di seluruh dunia. Organisasi ini berperan sebagai wadah untuk memfasilitasi kolaborasi antara peneliti, pembuat kebijakan, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam sistem kesehatan dan kebijakan kesehatan global. Tujuan utama HSG adalah untuk meningkatkan pemahaman dan praktik dalam penguatan sistem kesehatan agar dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi semua orang. HSG menyelenggarakan simposium dua tahunan untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman di bidang penelitian sistem kesehatan dan kebijakan.

Pada tahun 2024, tema simposium yang diusung oleh HSG adalah “Building just and sustainable health systems: centering people and protecting the planet”. Perubahan iklim mempengaruhi kesehatan dan sistem kesehatan. Sistem kesehatan yang kuat sangat penting untuk mencapai kesehatan bagi semua orang, yang merupakan tujuan dari HSG dan tujuan kesehatan internasional, sebagaimana tecermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dengan landasan pemikiran ini, simposium tahun 2024 mengambil fokus pentingnya sistem kesehatan yang berfokus pada manusia, yang merespons perubahan global, dan berupaya melindungi lingkungan di masa depan.

Simak reportase kegiatan HSR Global Symposium on Health System Research 2024 pada link berikut

Pra-Konferens   Hari kedua   Hari ketiga   Hari keempat   Hari kellima

Las Piñas, Filipina, 22 – 25 Oktober 2024

PKMK-Filipina. Setiap tahun, Departemen Kesehatan Filipina mengadakan konferensi untuk menyampaikan temuan-temuan kunci dari berbagai penelitian prioritas kesehatan yang dilakukan oleh Center for Health Development/CHD (semacam Dinas Kesehatan). Di Filipina terdapat 17 CHD yang mengelola kesehatan di 81 Provinsi. Tahun ini kegiatannya berlangsung di Manila, pada 22 – 25 Oktober 2024, dan peneliti PKMK berkesempatan menjadi salah satu pembicara tamu.

Terdapat dua stream dari Evidence Summit ini, stream pertama adalah pada evidence-based medicine, sementara stream kedua adalah evidence dari penelitian sistem dan kebijakan kesehatan. Beberapa kegiatan dilakukan sekaligus, yaitu: launching dari online repository dari seluruh penelitian yang telah dilakukan oleh Departemen Kesehatan dan Center for Health Development/CHD, launching online repository dari National Clinical Guidelines, launching dari laporan National Health Account 2023 (yang disusun oleh Badan Statistik Filipina), launching dokumen resmi tentang topik-topik prioritas dalam agenda riset nasional (NUHRA/national unified health research agenda) untuk periode 2023-2028, forum Data-to-Policy, serta dibentuknya network institusi penelitian riset sistem dan kebijakan kesehatan nasional.

Ada beberapa hal menarik yang bisa kita cermati. Pertama, Departemen Kesehatan Filipina memiliki komitmen dan dukungan terhadap peran dari evidence dan penelitian sistem dan kebijakan kesehatan. NHRFA Evidence Summit tahun ini telah mencapai tahun ke-20. Adanya penelitian yang dilakukan CHD juga menunjukkan ada upaya sungguh-sungguh untuk mendorong CHD memanfaatkan data rutin dan melakukan riset sistem dan kebijakan kesehatan yang berfokus pada evidence lokal dan kebutuhan lokal, dan didukung sepenuhnya oleh pendanaan lokal, serta upaya untuk menjembatani evidence dengan proses kebijakan. Lebih jauh lagi, sebagai steward dari arah kebijakan nasional, Pemerintah melalui Philippine Council for Health Research and Development menyusun dokumen resmi (NUHRA) yang menjabarkan topik-topik prioritas kesehatan apa yang mereka harapkan akan dilakukan penelitian-penelitiannya dalam lima tahun.

Kedua, Upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyampaikan hasil-hasil riset sistem dan kebijakan yang dilakukan di seluruh wilayah Filipina oleh Departemen Kesehatan dengan Center for Health Development/CHD. Dalam Evidence Summit ini, dilakukan forum Data-to-Policy. Forum ini merupakan ajang dimana CHD mengirimkan abstrak hasil penelitian yang mereka lakukan, kemudian dipilih beberapa CHD yg lolos seleksi untuk presentasi poster dan policy brief berdasarkan riset yang mereka lakukan tersebut.

Data-to-Policy telah dilakukan setiap tahun sejak 2018. Forum Data-to-Policy menjadi forum penting untuk berbagi temuan dan strategi mengatasi beberapa permasalahan kesehatan di regional yang berbeda. Selain itu, adanya online repository memudahkan mereka untuk menelusuri manuskrip dan laporan-laporan penelitian tersebut. Forum Data-to-Policy ini juga memberi kesempatan bagi masing-masing regional untuk menyampaikan policy brief yang disusun berdasarkan penelitian mereka kepada para pengambil kebijakan Pusat (Departemen Kesehatan).

Dalam forum Data-to-Policy ini, para pemateri dari regional dibahas langsung oleh asisten/staf khusus Menteri Kesehatan dan direktur dari berbagai direktorat di Departemen Kesehatan, termasuk Direktur Perencanaan Kesehatan. Poin yang lebih menarik lagi, di dalam policy brief-nya, mereka juga menyertakan (1) roadmap, (2) estimasi budget untuk masing-masing opsi kebijakan yang mereka suguhkan, termasuk (3) perbandingan dengan budget kebijakan saat ini serta (4) budget impact analysis atau cost-effectiveness analysis-nya. Para pengambil kebijakan dapat melakukan “window shopping” untuk beberapa opsi kebijakan yang potensial untuk diadopsi dan diterapkan secara nasional, bukan hanya sebagai kebijakan regional.

Ketiga, Departemen Kesehatan secara serius mendorong dan memberi penghargaan atas kerjasama dengan mitra-mitra mereka, termasuk sektor swasta. Sebagai contoh, salah satu mitra mereka adalah Vital Strategies. Vital Strategies telah bekerjasama dengan Departemen Kesehatan selama 8 tahun terakhir dalam menyediakan peningkatan kapasitas penelitian implementasi dan riset operasional, dan juga komunikasi riset termasuk penyusunan policy brief.

Hasilnya adalah saat ini telah tersedia 21 modul pelatihan penelitian implementasi dan riset operasional di platform pelatihan online milik Departemen Kesehatan, tersedianya 16 pelatih di Departemen Kesehatan, dan telah dilatihnya lebih dari 60 peneliti dari berbagai Departemen Kesehatan dan CHD. Vital Strategies dapat melakukan hal ini berkat dukungan dari dana filantropi. Selain itu, Departemen Kesehatan tahun ini memperkuat hubungan kemitraan dengan berbagai institusi riset dengan meresmikan Jejaring Nasional untuk Riset Sistem dan Kebijakan Kesehatan, yang terdiri dari semua CHD dengan institusi riset yang terafiliasi dengan Universitas, dan beberapa institusi riset swasta. Jejaring ini menjadi platform bagi Departemen Kesehatan untuk mewadahi program-program pengembangan kapasitas, fellowship, data-to-policy initiative, pendanaan riset, dan lain-lain.

Reporter:
Shita Dewi – Peneliti PKMK FK-KMK UGM

Tantangan dan Pembelajaran dari Indonesia

Pada Rabu (24/7/2024) diselenggarakan Diseminasi Penelitian "Sustainabilitas Pelayanan Kesehatan Esensial di Pandemi COVID-19: Tantangan dan Pembelajaran dari Indonesia". Acara ini bertempat di Hotel City Log Tebet, Jakarta dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan, termasuk perwakilan dari Kementerian Kesehatan RI, World Bank dan jejaring partner seperti UNICEF, UNDP, Bappenas, BKKBN Nasional, Aliansi Ikatan Profesi, dan para stakeholder yang terlibat langsung dalam penelitian ini.

Sesuai dengan pilar ketiga SDGs yang berfokus pada menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi semua individu di semua usia, penelitian sustainabilitas pelayanan kesehatan esensial di pandemi COVID-19 yang mencakup tantangan dan pembelajaran dari Indonesia ini dilakukan oleh Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM yang berkolaborasi bersama Nossal Institute For Global Health, University Of Melbourne.

Acara diseminasi diawali dengan sambutan sekaligus membuka acara oleh Pandu Harimurti sebagai perwakilan dari World Bank. Pandu menjelaskan pentingnya penelitian ini dalam mendokumentasikan respon pemerintah Indonesia terhadap pandemi COVID-19. Pandemi telah menunjukkan berbagai kelemahan dalam sistem kesehatan, namun juga memberikan banyak pembelajaran yang bisa digunakan untuk memperkuat sistem kesehatan di masa depan. Pihaknya menekankan bahwa salah satu isu utama selama pandemi adalah bagaimana menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial meskipun sumber daya kesehatan harus dialihkan untuk menangani COVID-19. Beliau berharap hasil penelitian ini dapat memberikan panduan untuk mempersiapkan sistem kesehatan Indonesia dalam menghadapi situasi darurat di masa depan.

Sambutan selanjutnya dari dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, Ph.D selaku salah satu peneliti utama, menambahkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas upaya mengurangi dampak pandemi terhadap pelayanan kesehatan esensial serta mengevaluasi strategi pemerintah dalam meningkatkan perlindungan layanan kesehatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, menggabungkan data kuantitatif dan wawancara kualitatif di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Rokan Hulu (Provinsi Riau), Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan), Kepulauan Yapen (Provinsi Papua), Kabupaten Timur Tengah Utara dan Kabupaten Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta), dan Jakarta Selatan (Provinsi DKI Jakarta).

Budi Perdana, MPH selaku Ketua Tim Kerja Pinjaman dan Hibah, Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes menyampaikan apresiasi kepada World Bank atas dukungannya selama pandemi. Budi mengungkapkan bahwa Kemenkes bersama World Bank telah menyiapkan berbagai strategi dan pendanaan untuk mengatasi COVID-19, termasuk pengalokasian dana sebesar 211 triliun rupiah untuk penanganan bencana nasional. Salah satu indikator utama yang dipantau adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan esensial, seperti layanan KIA, TB, gizi, dan imunisasi, yang berhasil mempertahankan tingkat utilisasi hingga 90% selama pandemi berkat berbagai inovasi dan adaptasi.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa pandemi berdampak berbeda pada berbagai jenis pelayanan kesehatan esensial. Kunjungan rawat jalan untuk penyakit tidak menular (PTM) sangat terdampak namun mulai pulih pada awal 2021. Kunjungan untuk tuberkulosis (TB) sangat terpengaruh, sementara layanan HIV relatif tidak terdampak parah. Inovasi dalam bidang kesehatan jiwa berhasil meningkatkan kunjungan selama pandemi. Selain itu, penggunaan telemedicine dan digitalisasi layanan kesehatan turut membantu menjaga keberlanjutan beberapa layanan esensial, meskipun memperburuk ketidaksetaraan akses di beberapa wilayah.

dr. Likke Prawidya Putri, MPH, Ph.D perwakilan tim peneliti, memaparkan bahwa pemanfaatan pelayanan esensial mengalami penurunan antara 10-30% di 3 bulan pertama pandemi, terutama tuberkulosis 30% dan imunisasi anak 25%. Beberapa faktor yang menyebabkan variasi penurunan pemanfaatan pelayanan yaitu terbatasnya peluang untuk self-screening atau pengalihan tugas pelayanan kepada non-petugas kesehatan. Seperti kita ingat bersama, saat pandemi terjadi kekurangan petugas kesehatan karena diperlukan untuk menangani kasus COVID-19. Selanjutnya, peneliti dari Nossal Institute for Global Health, dr. Tiara Marthias, MPH, Ph.D menjelaskan bahwa masing-masing pelayanan esensial sudah menerbitkan pedoman, tetapi dalam tingkat kedetailan dan fleksibilitas yang berbeda. Hal ini turut berkontribusi dalam mempengaruhi penurunan pemanfaatan pelayanan kesehatan esensial.

Diskusi yang berlangsung setelah pemaparan temuan penelitian menyoroti pentingnya pengembangan rencana adaptasi darurat untuk pelayanan kesehatan esensial, penguatan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta, serta investasi dalam infrastruktur kesehatan digital. Berbagai masukan dan rekomendasi dari para peserta diharapkan dapat memperkaya penelitian ini dan memberikan panduan yang lebih komprehensif untuk kesiapan dan respons sistem kesehatan Indonesia di masa depan.
Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan penutupan. Seluruh peserta berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat besar bagi peningkatan sistem kesehatan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi situasi darurat di masa mendatang.

Materi

• Sustainabilitas Pelayanan Kesehatan Esensial di Pandemi COVID-19: Tantangan dan Pembelajaran dari Indonesia

Tim Peneliti:

• Prof. Linda Bennet, PhD (Nossal Institute For Global Health, Melbourne University)
• Clare Strachan, MPH (Nossal Institute For Global Health, Melbourne University)
• Katherine Gilbert (Nossal Institute For Global Health, Melbourne University)
• dr. Tiara Marthias, MPH, PhD (Nossal Institute For Global Health, Melbourne University)
• Paramitha Eka Putri, PhD (Nossal Institute For Global Health, Melbourne University)
• dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes, PhD (PKMK FK-KMK UGM)
• dr. Likke Prawidya Putri, MPH, PhD (PKMK FK-KMK UGM)
• dr. Luqman Hakim, MPH (PKMK FK-KMK UGM)
• Monita Destiwi, SKM, MA (PKMK FK-KMK UGM)
• Perigrinus Sebong, SKM, MPH (PKMK FK-KMK UGM)
• Iztihadun Nisa, SKM, MPH (PKMK FK-KMK UGM)
• Hanifah Wulandari, S.Gz, MPH (PKMK FK-KMK UGM)
• Rio Aditya Pratama, S.Goz (PKMK FK-KMK UGM)
• Nila Munana, S.HG, MHPM (PKMK FK-KMK UGM)
• Sensa Gudya, M.Kom (PKMK FK-KMK UGM)

Reporter: Iztihadun Nisa

9 Juli 2024

Accelerate HSS menggelar webinar bertajuk "Implementation Research for Health System Equity Inclusion and Impact" pada 9 Juli 2024 dan menghadikran tiga pembicara dari Ghana, Georgia, dan Indonesia. Pembicara dari Indonesia adalah Astara Amantia Lubis yang merupakan Program Director Health Systems Strengthening Accelerator/Results for Development. Dalam presentasinya yang berjudul "Pilot Testing Inclusive Strategic Purchasing Approaches to Strengthen PHC Providers’ Performance," Astara membahas berbagai pendekatan strategis untuk meningkatkan kinerja penyedia layanan kesehatan primer (PHC) di Indonesia.

Astara Amantia Lubis membuka presentasinya dengan menyoroti tingginya angka kematian ibu di Indonesia, yang menduduki peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara dengan Maternal Mortality Ratio (MMR) sebesar 189 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan bahwa implementasi layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir (MNH) masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan utama meliputi tingginya pengeluaran kesehatan untuk MNH di rumah sakit akibat banyaknya rujukan darurat, rendahnya pemanfaatan layanan kebidanan JKN di fasilitas kesehatan primer, serta belum optimalnya standar kualitas layanan. Akibatnya, banyak masyarakat lebih memilih membayar sendiri biaya perawatan daripada memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Astara menekankan pentingnya meningkatkan pembiayaan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, terutama di tingkat layanan primer. Bekerja sama dengan USAID Health Financing Activity, Thinkwell, dan Universitas Gadjah Mada, tim peneliti berfokus pada pendekatan "Strategic Health Purchasing" atau pembiayaan kesehatan strategis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggunakan dana secara efisien sambil tetap menjamin kualitas perawatan yang optimal dari penyedia layanan kesehatan.

Salah satu upaya implementasi, dilakukan proyek percontohan di Kabupaten Serang dan Kota Serang. Proyek ini mengadopsi elemen-elemen pembelian strategis, termasuk penyesuaian manfaat, implementasi kontrak, serta pemberian insentif pembayaran bagi penyedia layanan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, sekaligus mengurangi beban finansial masyarakat.

Keberhasilan proyek ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan sub-nasional untuk mengakomodir perspektif dan kebutuhan dari berbagai pihak terkait. Peran dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan juga telah dipetakan dan disepakati, khususnya dalam hal advokasi kebijakan.

Fase Pilot Project

Fase pilot project terbagi menjadi tiga bagian, yaitu operational research, outcome research (kuantitatif), dan implementation research (kualitatif). Pada operational research terdapat fase desain dan fase implementasi. Fase desain dimulai dengan desain ekosistem, analisis dampak anggaran, analisis infrastruktur, analisis institusional, serta pemetaan beban kerja dan beban di fasilitas kesehatan primer.

Selanjutnya pada fase implementasi, dilakukan outcome research dan implementation research. Pada outcome research, dilakukan survei terkait fasilitas kesehatan dan survei ibu. Fokus utama selama fase implementasi yang berlangsung selama 12 bulan adalah memperkuat pemantauan dan pembinaan penyedia layanan serta koordinasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Harapannya, dalam 12 bulan akan terjadi peningkatan akses dan kualitas layanan kepatuhan penyedia layanan terhadap standar layanan yang ditetapkan serta keberlanjutan finansial bagi BPJS Kesehatan.

Selama fase desain dan implementasi, kelompok kerja teknis (TWG) berperan dalam menyempurnakan kebijakan nasional serta pedoman di tingkat subnasional. Berdasarkan penelitian hasil dan implementasi yang dilakukan oleh UGM, indikator yang sama digunakan untuk mengukur akses, kapasitas, dan cakupan layanan dalam meningkatkan akses perawatan neonatal dan postnatal.

Astara menambahkan bahwa dalam 12 bulan implementasi, terlihat dampak positif terhadap efisiensi finansial. Terjadi pergeseran tren dari rumah sakit ke layanan kesehatan primer untuk perawatan neonatal dan postnatal tanpa risiko tinggi. Sebelumnya, pada 2020, banyak perawatan jenis ini dilakukan di rumah sakit. Namun kini, ibu-ibu dapat dirawat di tingkat layanan primer, yang menurunkan biaya rata-rata layanan.

Penelitian implementasi UGM juga menunjukkan bahwa pendekatan pemantauan dan pembinaan diterima dengan baik oleh pihak-pihak terkait. Sebagai respons positif, wali kota dan bupati mengeluarkan surat keputusan tentang jaminan kualitas menggunakan tata kelola pembinaan dan pemantauan ini. Di tingkat nasional, beberapa hasil penelitian telah diadopsi, termasuk kenaikan tarif berdasarkan analisis dampak anggaran, penerapan indikator kualitas dalam sistem informasi BPJS Kesehatan, dan pembaruan pedoman nasional tentang perawatan Antenatal Care (ANC).

Sebagai penutup, Astara menggarisbawahi pentingnya penelitian implementasi dalam memperkuat strategi pembelian kesehatan yang berkelanjutan. Pihaknya menegaskan bahwa penelitian ini membantu memberikan umpan balik secara real-time dan mengidentifikasi risiko yang disebabkan oleh kebijakan kesehatan nasional di tingkat penyedia layanan, serta memberikan rekomendasi yang konkret dan terukur untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan di Indonesia.

Reporter:
Ratri Mahanani (Divisi Public Health, PKMK UGM)

Reportase Secure Webinar 15
Kolaborasi Sektor Publik dan Swasta dalam Integrasi Pelayanan Masyarakat, Layanan Primer, dan Rumah Sakit: Pembelajaran dari Singapura

Asian Development Bank (ADB) mengadakan webinar sebagai bagian dari rangkaian "Driving Change: Conversations on Advancing Primary Care Transformation in Southeast Asia" pada 27 Juni 2024. Acara ini berfokus pada integrasi layanan kesehatan primer di Singapura, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta relevansinya bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Webinar ini menghadirkan pemateri dari Singapura, yaitu Associate Prof Clive Tan, Senior Consultant dari National Healthcare Group, dan Lely Gunawan, Director dari Primary & Community Care Development Agency for Integrated Care. Sementara itu, pembahas dalam kegiatan ini adalah Dr. Rick Chan, Primary Care Sector Leader Singapura, dan Dr. Eduardo Banzon, Principal Health Specialist dari ADB.

Sesi pertama, "Integrated Care in Singapore", dibuka oleh Dr. Tan yang menyoroti tantangan kesehatan yang dihadapi Singapura. Meskipun memiliki harapan hidup tertinggi di dunia yaitu 84 tahun, penduduk Singapura cenderung menghabiskan sekitar 10 tahun terakhir dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dengan populasi mencapai 5,6 juta dan rasio dukungan usia tua sebesar 3,7, Singapura menghadapi tekanan besar dalam mendukung populasi lansia. Pertumbuhan pengeluaran kesehatan yang mencapai 8,2% per tahun jauh melebihi pertumbuhan PDB dan inflasi, menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan sistem kesehatan di masa depan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Kementerian Kesehatan Singapura meluncurkan inisiatif "Healthier SG". Program ini berfokus pada pencegahan melalui kerjasama dengan pihak swasta, menawarkan perawatan terpercaya dari dokter keluarga untuk semua kebutuhan kesehatan, mendukung gaya hidup sehat, dan memberdayakan individu. Dengan konsep "Satu Klinik Keluarga, Rencana Kesehatan Personal untuk Semua", program ini mendorong hubungan jangka panjang antara pasien dan dokter keluarga untuk mengembangkan dan mengelola rencana kesehatan personal.

Lely Gunawan melanjutkan pembahasan dengan menyoroti transformasi layanan kesehatan primer di Singapura dan program "Age Well SG". Mengingat proyeksi bahwa 1 dari 4 warga Singapura akan berusia 65 tahun ke atas, pemerintah Singapura mendorong warga untuk memilih klinik atau dokter umum sebagai titik kontak utama untuk semua kebutuhan pelayanan. Program "Age Well SG" diimplementasikan untuk mendukung lansia agar tetap aktif, terhubung secara sosial, dan dirawat dalam komunitas mereka. Lely juga menekankan peran penting Active Ageing Centres (AAC) yang berfungsi sebagai pusat sosial dan pusat rujukan pelayanan bagi lansia, menyediakan pemantauan kesehatan rutin dan berbagai intervensi gaya hidup.

Pada sesi kedua, "Overview of Public and Private Sector Collaboration on Integrated Care: Progress and Opportunities in SEA," Dr. Eduardo Banzon membahas evolusi sistem kesehatan di Asia Tenggara. Eduardo mengamati adanya perbedaan pendekatan antara Singapura dan negara berkembang lainnya, dimana banyak negara berkembang masih menganut pendekatan yang berorientasi pada sisi penawaran dalam layanan kesehatan primer. Pihaknya mengkritisi pendekatan ini, menjelaskan bahwa sistem seperti ini cenderung kurang memotivasi penyedia layanan untuk meningkatkan kualitas. Sebaliknya, Singapura telah bergeser menuju pendekatan berorientasi permintaan, dimana masyarakat lebih diberdayakan melalui asuransi kesehatan atau mekanisme lain yang ditawarkan oleh negara.

Selama sesi panel diskusi, Dr. Rick Chan menjelaskan bahwa inisiatif "Healthier SG" bertujuan untuk memperkuat Primary Care Networks dengan melibatkan praktisi dokter medis baik solo maupun kelompok. Rick juga menyoroti keterlibatan aktif dokter umum dalam pengembangan program Healthier SG dan pedoman pelayanan preventif. Selain itu, pasien di Singapura memiliki kebebasan penuh untuk memilih klinik layanan kesehatan primer mereka melalui aplikasi HealthHub. Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan Singapura juga memberikan subsidi untuk kunjungan ke klinik dokter umum melalui skema Community Health Assistance Scheme (CHAS).

Dr. Tan melengkapi diskusi dengan menekankan pentingnya sistem insentif untuk mendorong penyedia layanan melakukan hal yang benar, seperti penghargaan untuk dokter yang mengikuti pedoman manajemen penyakit sesuai dengan "Healthier SG". Tan juga menjelaskan bahwa perubahan ke model kapitasi dilakukan secara bertahap untuk memastikan transisi yang mulus.

Secara garis besar, webinar ini menyoroti upaya transformatif Singapura dalam mengintegrasikan layanan kesehatan primer dan mengatasi tantangan populasi yang menua. Acara ini mengeksplorasi kolaborasi inovatif antara sektor publik dan swasta dalam mereformasi sistem kesehatan, dengan fokus khusus pada inisiatif "Healthier SG" dan program "Age Well SG". Webinar ini menitikberatkan pada stratgi komprehensif Singapura dalam mentransformasi sistem kesehatan primer merka, dengan fokus pada integrasi, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat, serta bagaimana pendekatan ini dapat diadaptasi oleh negara lain di kawasan.

Hal menarik yang dibahas dalam webinar ini antara lain konsep "Satu Klinik Keluarga, Rencana Kesehatan Personal untuk Semua" yang diusung oleh program "Healthier SG" menawarkan perspektif baru dalam membangun hubungan jangka panjang antara pasien dan dokter keluarga. Selain itu, peran Active Ageing Centres (AAC) sebagai pusat sosial dan rujukan pelayanan bagi lansia menunjukkan pendekatan berbasis komunitas yang inovatif. Diskusi tentang sistem insentif untuk mendorong penyedia layanan mengikuti pedoman manajemen penyakit juga menarik, menggambarkan bagaimana Singapura berusaha menyelaraskan kepentingan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem kesehatan. Terakhir, pembahasan tentang transisi bertahap menuju model kapitasi memberikan pengetahuan berharga tentang bagaimana perubahan sistem dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

Reporter:
Rossa Ratri, SE (Divisi Public Health PKMK UGM)